Jakarta (AMBONEWS) - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menanggapi perkara pidana yang dialami anggotanya Azis Syamsuddin.

"Kami turut prihatin atas perkara saudara Azis Syamsudin di KPK. Atas perkara yang dihadapi oleh saudara Azis Syamsudin, MKD akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku" katanya, Minggu (26/9/21). 

Atas status yang dialami Azis saat ini, pihaknya belum dapat memastikan pemberhentian atau surat pengunduran diri.

Jakarta (AMBONEWS) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya secara resmi mengumumkan penetapan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka.  

Lembaga antikorupsi itu juga menghadirkan Azis Syamsuddin dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Ketua KPK Firli Bahuri di gedung Merah Putih KPK, Sabtu (25/9) dini hari.

Azis terlihat sudah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, dan tangannya juga diborgol.  Azis tidak mengucap sepatah kata pun, saat menuju ruang konferensi pers.  

Jakarta (AMBONEWS) - Data kementerian dan lembaga di Indonesia diduga kembali dibobol. Pelakunya hacker China yang mengaku sebagai Mustang Panda.

Menyikapi kembali bobolnya data Kementrian Lembaga anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan informaka, Sukamta, menyatakan bahwa pemerintah harus serius melindungi situs dan data-data strategis.

Jakarta (AMBONEWS) - Kredibilitas DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat bakal hancur, jika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bungkam terhadap dugaan kasus suap miliaran rupiah yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin ke manatan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Jakarta (AMBONEWS) - Pandemi Covid-19 berdampak cukup serius terhadap perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Memburuknya perekonomian masyarakat juga mengganggu keberlanjutan putra-putri Sumbar yang sedang melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Mereka mengharapkan adanya uluran tangan pemerintah untuk memberikan bantuan berupa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. 

Jakarta (AMBONEWS) - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Pemerintah tegas kepada perusahaan tambang batu bara yang tidak patuh pada aturan domestik market obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri.

Menurutnya, saat harga batu bara di pasaran dunia tinggi maka Pemerintah harus tegas menegakkan aturan DMO supaya batu bara yang dihasilkan tidak semua diekspor ke luar negeri. Sebab jika sampai terjadi kelangkaan batu bara di dalam negeri akan berdampak pada terganggunya operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).