Jakarta (AMBONEWS) - Indonesia saat ini membutuhkan reformasi ekonomi berskala besar yang sistemik dalam struktur perekonomian sekarang. Revolusi ekonomi tersebut, diperlukan untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan dunia usaha dan kebangkrutan negara.
Rejang Lebong (AMBONEWS) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong, Senin (11/10/21) menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam). Ini Pesan ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah.
Bengkulu (AMBONEWS) - Partai NasDem menggelar rapat koordinasi wilayah (rakorwil) di Provinsi Bengkulu pada 10-11 Oktober 2021. Perhelatan dalam rangka konsolidasi internal NasDem itu digelar di Hotel Mercure Bengkulu dan dibuka oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali yang didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat Rajiv.
Kota Bengkulu (AMBONEWS) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bengkulu, melaunching puluhan penerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan 8 keuntungan bagi pemiliknya.
KTA PKS 8 program keuntungan ini dilaunching di sekretariat DPW PKS Kota Bengkulu, Minggu (10/10/21) dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan khidmat.
Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Kota Bengkulu Rahmad Widodo, menyampaikan ucapan selamat kepada pemegang KTA PKS karena kartu tersebut tidak hanya memenuhi dompet tapi bermanfaat.
Makasar (AMBONEWS) - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengunjungi kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh PDC Kota Makassar dan DPC Kabupaten Gowa. Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan rangkaian dari program yang dicanangkan Partai Gerindra dengan jumlah vaksin sebesar setengah juta dosis di tingkat nasional.
Jakarta (AMBONEWS) - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyebut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI dalam Sidang Paripurna Kamis (7/10/2021) sebagai UU pro oligarki dan melindungi mafia pajak.
Juru Bicara PRIMA, Mesak Habari menegaskan, ketentuan perundang-undangan yang pro terhadap oligarki harus segera dihentikan, termasuk UU HPP ini.
Menurutnya, orang-orang super kaya di Indonesia harus dikenai pajak yang tinggi dan mereka yang melakukan penggelapan pajak harus dihukum seberat-beratnya.
