BENGKULU, ambonews.com – Memperingati Bulan Bung Karno tahun 2025, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar acara nasional di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Selasa (24/06/ 202.
Dengan mengangkat tema “Setialah Kepada Sumbermu,” kegiatan ini difokuskan pada sektor pendidikan sebagai wujud nyata semangat Bung Karno dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
Bengkulu (AMBONEWS) – Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda, SH, MH, menegaskan bahwa setiap tahapan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) wajib menjunjung tinggi asas-asas pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), selama PKPU tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
BENGKULU, ambonews com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Pemerintah Provinsi Bengkulu pasca penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Acara ini berlangsung di Aula Kantor KPU Provinsi Bengkulu pada Selasa (18/3).
Jakarta (AMBONEWS) - Dunia Internasional perlu menghukum Israel atas kejahatan mereka yang mengerikan selama ini terhadap rakyat Palestina di Gaza.
Sebab, kejahatan 'mega crime' yang telah dilakukan Israel selama perang panjang ini terhadap rakyat Palestina tidak bisa dilupakan.
Hal ini untuk memastikan bahwa kejahatan serupa seperti di Gaza tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah kemanusiaan.
Jakarta (AMBONEWS) - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mendesak agar pemerintah tegas terhadap pelaku pemagaran laut di Pantura Kabupaten Tangerang. Sebab laut adalah kekayaan negara yang harus dilindungi. Bahkan terdapat aturan internasional terkait keberadaan laut yang disepakati secara universal oleh semua negara.
Makassar (AMBONEWS) - Selain lantang menyuarakan untuk musnahkan situs-situs berbahaya yang merugikan negara seperti judi online (judol), Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI kembali mendesak pemerintah untuk merespon terkait menjamurnya platform prostitusi online.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dan konkrit memberantas yang merusak moral bangsa Indonesia.
