Jakarta (AMBONEWS) - Bupati Seluma terpilih 2025-2030 Teddy Rahman, S.E., M.M terus menunjukkan komitmennya untuk kedepan membangun Kabupaten Seluma. Kali Teddy Rahman mendampingi Gubernur Bengkulu terpilih H. Helmi Hasan melakukan pertemuan penting dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P, Kamis (10/1/2025).
Jakarta (AMBONEWS) - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo merasa prihatin atas terancamnya luasan serta kelestarian hutan Indonesia. Keprihatinan Firman berangkat dari pernyataan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang mengungkap rencana pengalihan lahan hutan. Tak kurang 20 juta hektare lahan hutan menurut Raja Juli akan digunakan sebagai sumber ketahanan pangan hingga energi.
Makassar (AMBONEWS) - Selain lantang menyuarakan untuk musnahkan situs-situs berbahaya yang merugikan negara seperti judi online (judol), Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI kembali mendesak pemerintah untuk merespon terkait menjamurnya platform prostitusi online.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dan konkrit memberantas yang merusak moral bangsa Indonesia.
Jakarta (AMBONEWS) - Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Pemuda ICMI) mengungkapkan kekhawatiran bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) terancam batal akibat berbagai masalah yang mengemuka dalam pelaksanaannya. Dalam diskusi akhir tahun yang diadakan, para peserta menyoroti sejumlah isu krusial yang dapat menghambat keberlangsungan proyek-proyek tersebut.
Jakarta (AMBONEWS) – Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memfasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah terakhir untuk memulihkan persatuan di dalam organisasi profesi notaris tersebut.
Bengkulu (AMBONEWS) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bengkulu, Santosa, mendukung penjelasan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi. Ia menjelaskan meskipun Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, namun tetap melalui proses pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait grasi, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti.
