AMBONEWS.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyerahkan naskah final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. UU Ciptaker yang diserahkan sesuai yang disampaikan Pimpinan DPR RI, yaitu sebanyak 812 halaman.
AMBONEWS.COM, Jakarta - DPR RI menjawab kesimpangsiuran mengenai jumlah halaman Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan bahwa draf final UU Cipta Kerja yaitu berjumlah 812 halaman. Sebanyak 488 halaman merupakan isi undang-undang dan selebihnya merupakan penjelasan.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkap setidaknya terdapat 40 orang yang terdiri dari 18 Anggota DPR RI dan 22 tenaga ahli, staf anggota dan pegawai kesetjenan terpapar Covid-19. Jumlah tersebut bahkan belum mencapai seluruhnya, sebab terdapat anggota dewan yang meminta untuk tidak dipublikasikan saat melaporkan dirinya terpapar virus Corona.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan, dalam rangka memperingati HUT ke-75 TNI pada 5 Oktober 2020, TNI berperan penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Bahkan peran TNI kini juga diperlukan dalam menguatkan gotong royong menangani pandemi Covid-19.
“Dirgahayu TNI. Kami yakin TNI dapat semakin profesional bersinergi untuk negeri. Teruslah menjadi kebanggaan rakyat Indonesia,” ungkap Puan dalam keterangan pers, Senin (5/10/2020).
AMBONEWS.COM, Tangerang - Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA) China Cai Changpan dari Lapas Kelas I Tangerang. Dengan dilakukannya investigasi nantinya diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kecurigaan dari semua pihak yang mempertanyakan atas persoalan tersebut.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan peristiwa kaburnya narapidana (napi) terpidana mati warga negara asal (WNA) China Cai Changpan, menimbulkan banyak sekali kejanggalan. Selain tidak adanya bekas galian dan alat-alat yang digunakan, juga ketidaktahuan sipir atau pengawas di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terkait adanya lubang galian.
