AMBONEWS.COM, Bengkulu - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam hal ini Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sampaikan jawaban atas pandangan fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 (sisa perhitungan).

Pada Rapat Paripurna ke-9 masa sidang ke-II tahun 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Hamka Sabri memberikan penjelasan atas pandangan fraksi yang telah disampaikan kemarin, Senin (6/7).

AMBONEWS.COM, Bengkulu - Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu setujui Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu TA 2019 (Sisa Perhitungan) dibahas lebih lanjut.

Penyampaian pandangan faksi ini disampaikan pada Rapat Paripurna ke-8 masa sidang ke-II tahun 2020.

Disetujuinya Raperda ini dibahas lebih lanjut oleh seluruh fraksi di Dewan Provinsi diberikan beberapa catatan dari setiap fraksi yang memberikan pandangan.

AMBONEWS.COM, Bengkulu - Sebanyak 12 orang anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari berbagai fraksi mengajukan usulan untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pengawasan penanganan Covid-19 di Bengkulu.

Dikatakan salah satu pengusul pembentukan Pansus Covid-19, Usin Abdisyah P Sembiring, guna pembentukan Pansus ini adalah untuk lebih konsen dalam pengawasan dan menindaklanjuti.

AMBONEWS.COM, Bengkulu - Usai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sampaikan Rancanagn Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2019 kepada DPRD Provinsi Bengkulu melalui Rapat Paripurna.

AMBONEWS.COM, Bengkulu - Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda penyerahan LHP BPK kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu berikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Bengkulu tahun 2019.

Namun, dari pemberian opini WTP tersebut, BPK memberikan empat catatan kepada Pemprov Bengkulu agar segera dibenahi, yakni :

1. Penyajian dan penatausahaan aset lain-lain belum dilakukan secara memadai.

AMBONEWS.COM, Bengkulu - Untuk pertamakalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Paripurna secara langsung di Ruang Sidang ditengah pandemi Covid-19.