Jakarta (AMBONEWS) - Komisi XI DPR RI tampaknya satu suara merekomendasikan pemerintah untuk memprioritaskan aspek kehalalan vaksin yang akan disuntikan ke masyarakat. Terbitnya rekomendasi halal MUI menjadi tahap lebih lanjut pilihan vaksin yang tadinya hanya distandarisasi berdasarkan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM.
Jakarta (AMBONEWS) - Sejarah Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Kongres Perempuan 1 tahun 1928.
Kongres tersebut menjadi tonggak kesadaran gerakan kaum perempuan Indonesia ikut berjuang melawan penjajahan di bumi nusantara demi perubahan nasib yang lebih baik.
Demikiam disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR, Puti Guntur Soekarno dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu, 22 Desember 2021.
Jakarta (AMBONEWS) — Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyarankan tiga langkah bijak untuk menyikapi munculnya varian baru virus cororona B1.1529, virus yang langsung ditetapkan oleh badan kesehatan dunia WHO sebagai varian of consern (VoC).
“Langkah pertama dan juga paling utama dalam menyikapi kemunculan varian baru yang telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia ini, ya, kita tidak boleh panik dN kawatir, Ini penting dan yang utama,” kata Rahmad kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/11)
Jakarta (AMBONEWS) - Anggota Fraksi PKS di Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik rata-rata kenaikan UMP 2022 yang hanya naik 1,09 persen. Menurut Netty jumlah ini sama sekali tak memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja/buruh.
"Jumlah kenaikan ini sangat kecil sekalipun diukur dari sisi inflasi yang hanya merupakan salah satu indikator dalam penentuan upah. Tingkat inflasi tahunan sampai Oktober 2021 saja sudah 1,66 persen. Ini kenapa rata-rata kenaikan UMP hanya 1,09 persen?" kata Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11/2021).
Bengkulu (AMBONEWS) - Kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, dipastikan menjadi penguat bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Bengkulu terus berlanjut sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan ditetapkan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pimpin Pertemuan Tim Komisi V DPR RI dengan Gubernur Bengkulu Beserta Jajaran, Bupati Walikota se Provinsi Bengkulu dan Kementrian Terkait, di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Senin (04/10).
Jakarta (AMBONEWS) - Pemerintah pusat membuka opsi untuk menjadikan perwira TNI/Polri sebagai penjabat (Pj) pelaksana tugas (plt), pelaksana harian (plh) kepala daerah menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Tercatat, mulai tahun 2022, pemerintah pusat akan menunjuk lebih dari 200 penjabat kepala daerah.
Opsi penunjukan perwira TNI/Polri sebagai Plt Kepala Daerah tersebut sejalan dengan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah di 24 provinsi dan 247 kabupaten/kota.
