Jakarta (AMBONEWS) - Di masa pandemi Covid-19 saat ini, politik anggaran menjadi sangat penting dilakukan, dalam upaya pemulihan ekonomi di daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPR RI Azis Syamsuddin, usai menyampaikan Sosialisasi Peran Politik Anggaran di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Bengkulu, di Gedung Serbaguna, Kamis (22/04).
AMBONEWS.COM, Jakarta - Komisi III DPR RI secara mufakat menyetujui pengangkatan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri yang baru. Sebelumnya Listyo menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), dilanjutkan masing-masing fraksi melalui juru bicaranya memberikan pandangan terhadap usul pemberhentian Jenderal Polisi Idham Azis dengan hormat dari jabatan Kapolri dan pengangkatan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan praktik ilegal importir kedelai dengan menimbun stok kedelai saat pasokan kedelai di pasar global menipis. Jika terbukti terjadi penimbunan stok, KPPU dan Kementerian Perdagangan harus mencabut izin impor perusahaan.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta pemerintah untuk lebih mengkaji dan mengevaluasi rencana pemerintah yang tidak lagi membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2021. Azis mengatakan, rekrutmen guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan guru nasional merupakan langkah yang dapat menurunkan mutu pendidikan kedepannya.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Para Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 ke atas (GTKHNK 35+) harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama yang berasal dari Provinsi Lampung. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kesejahteraan.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah mematuhi prosedur uji vaksin sebelum mendistribuskan vaksin Covid-19 buatan China, Sinovac, ke sejumlah daerah. Kepatuhan prosedur yang dimaksud seperti izin edar Emergency Use Authorization vaksin Sinovac yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
