AMBONEWS.COM, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memastikan DPR RI konsisten menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pernyataan Puan disampaikan sejalan dengan penghargaan dari Kementerian Keuangan, karena DPR RI 10 kali berturut-turut raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Berpolitik merupakan langkah efektif untuk masuk ke jantung kebijakan publik. Dari dapur kebijakan itu, kaum milenial bisa melakukan perubahan. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti menilai, inilah pentingnya berpolitik dan masuk ke koridor kekuasaan, baik di parlemen maupun pemerintahan.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani prihatin atas tingginya kasus Covid-19 klaster perkantoran. Puan berharap semua pihak, khususnya kantor-kantor pemerintahan, meningkatkan disiplin pada protokol kesehatan terhadap semua pegawainya. Hal itu menyusul laporan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 tentang sumber penularan Covid-19 adalah tempat kerja atau klaster perkantoran.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan banyak pegawainya terinfeksi virus Covid-19. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyebut Covid-19 menyerang siapa saja tanpa tebang pilih. Menurutnya, virus ini memiliki daya tular (virulensi) yang tinggi dan berpotensi menyerang tua muda, ekonomi menengah maupun atas, baik di perkotaan maupun pedesaan.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masih menuai pro kontra, khususnya di kalangan elit politik. Setelah sejumlah Menteri menyampaikan kritiknya dengan menganggap rencana PSBB Jakarta mengganggu iklim ekonomi, giliran elit partai yang memberikan komentar agar kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk pencitraan.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Warga Negara Indonesia (WNI) secara resmi dilarang masuk ke 59 negara. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai hal ini merupakan bukti ada masalah dalam penanganan virus Corona (Covid-19) di dalam negeri, sehingga 59 negara tersebut pantas khawatir dengan penyebaran virus dari para WNI.
Larangan yang diberlakukan 59 negara terhadap WNI penting diperhatikan dan disikapi oleh Pemerintah Indonesia, karena berimplikasi pada berbagai sektor, termasuk kegiatan ekonomi WNI di 59 negara tersebut.
