Destita Khairilisani: Program Makan Bergizi Gratis Tidak Boleh Bebani APBD
Jakarta (AMBONEWS) – Anggota DPD RI asal Bengkulu, apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., mengusulkan agar program makan bergizi gratis diperluas hingga menjangkau daerah-daerah terpencil di pelosok desa Provinsi Bengkulu. Hal itu Ia sampaikan saat Rapat Kerja (Raker) Komite III DPD RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di kantor DPD RI, Selasa (21/1/2025).
Senator Destita menegaskan bahwa program makan bergizi gratis nasional ini harus sepenuhnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat keterbatasan APBD di banyak wilayah.
“Masyarakat di pelosok desa sering kali kesulitan mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, saya meminta agar program ini didanai melalui APBN atau kerja sama dengan pihak swasta,” ujar Destita.
Destita juga mendorong pemerintah untuk melibatkan mitra strategis seperti perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar pembiayaan program dapat lebih optimal.
“Kesejahteraan masyarakat di pelosok desa adalah tanggung jawab bersama. Program ini tidak seharusnya membebani APBD, tetapi perlu didukung dana pusat dan sinergi dengan mitra strategis,” tambahnya.
Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar implementasi program berjalan maksimal. Selain itu, Destita meminta agar BGN memberikan informasi yang lebih transparan terkait mekanisme kerja sama dengan mitra.
"BGN harus lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait proses dan persyaratan pendaftaran sebagai mitra. Meski sudah ada video panduan, masyarakat masih sering menghadapi kebingungan dalam pelaksanaannya," tegas Destita.
Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata untuk mengatasi gizi buruk dan stunting di wilayah pedalaman Bengkulu. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap layanan gizi dan kesehatan.